Jenal menyebut Pemkot akan terus mendorong agar seluruh dapur lainnya mengikuti jejak tersebut.
“Kita terus latih semua dapur agar bersertifikat SLHS. Proses memasak, mencuci ompreng, hingga pengecekan kesehatan pegawai harus sesuai SOP. Kami juga akan lakukan rapid test rutin untuk memastikan semuanya fit dan bebas kontaminasi,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi kesiapan dan koordinasi pelaksanaan program MBG di Kota Bogor.
Menurutnya, program ini bukan hanya mendukung pemenuhan gizi anak, tetapi juga mencerminkan keseriusan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
“Kita melihat langsung bagaimana dapur SPPG bekerja. MBG ini bagian penting untuk meningkatkan kapasitas anak-anak menuju Indonesia Emas,” ujar Hanif.
Namun, Hanif juga menekankan pentingnya pengelolaan limbah dan sampah dapur yang dihasilkan setiap hari dalam jumlah besar.
Kementerian Lingkungan Hidup, katanya, telah memberikan arahan teknis terkait tata kelola limbah agar tidak menimbulkan pencemaran.
“Satu dapur bisa melayani dua ribu sampai tiga ribu lima ratus porsi per hari. Itu tentu menimbulkan timbulan sampah yang tidak kecil, jadi penanganannya harus serius dan berkelanjutan,” jelasnya.
Hanif menegaskan bahwa pengawasan terhadap SPPG menjadi tanggung jawab utama kepala daerah.
