INFOLADISHA – Angin perubahan kembali berembus di panggung industri otomotif nasional.
Presiden Prabowo Subianto, melemparkan wacana pelonggaran aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sebuah langkah yang disebut-sebut bisa mendongkrak daya saing Indonesia di kancah global.
Namun, seperti dua sisi mata uang, di balik potensi manfaatnya, tersimpan kekhawatiran mendalam yang tak bisa diabaikan begitu saja.
Wacana pelonggaran TKDN mencuat dalam sebuah sarasehan ekonomi di Jakarta.
Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa pemaksaan kandungan lokal yang terlalu tinggi dan tak realistis bisa membuat Indonesia justru tertinggal dari negara-negara pesaing.
Ia ingin membuka ruang agar regulasi TKDN bisa lebih fleksibel, dengan harapan akan menarik lebih banyak investor asing dan menekan biaya produksi.
Namun, hingga kini belum ada gambaran jelas tentang bentuk fleksibilitas yang dimaksud. Inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar, terutama dari kalangan pelaku dan pengamat industri otomotif.
Salah satu suara kritis datang dari Yannes Pasaribu, pengamat otomotif senior dari Institut Teknologi Bandung.
Ia menyuarakan kegelisahan yang dirasakan banyak pihak bahwa pelonggaran TKDN berisiko membuka keran impor komponen secara besar-besaran.
“Fleksibilitas itu bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi meringankan biaya dan menarik investor, tapi di sisi lain bisa membuat industri otomotif kita jadi ketergantungan pada komponen asing,” kata Yannes.
