INFOLADISHA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah cepat menanggapi polemik dana Rp4,1 triliun milik Pemprov Jabar yang disebut sebagai deposito pemerintah daerah.
Rabu (22/10/2025), Dedi memastikan akan menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) untuk mencocokkan sumber data yang memicu perdebatan publik.
“Hari ini saya sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia,” ujar Dedi di Bandung.
Dedi menegaskan, langkah itu penting untuk menelusuri keabsahan data yang sebelumnya disebut oleh Menteri Keuangan Purbaya sebagai deposito daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan internal menunjukkan tidak ada simpanan Pemprov Jabar sebesar Rp4,1 triliun pada periode 15 Oktober 2025.
“Tidak ada,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah telah dipanggil untuk memberikan keterangan.
Dedi menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pengungkapan data tersebut.
“Para pejabat sudah saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, apakah mereka berkata jujur, berdasarkan data dan fakta, atau justru berbohong,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen keterbukaan, Dedi berjanji seluruh proses verifikasi akan dilakukan secara transparan dan dapat diakses publik.
Ia juga tak segan memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang terbukti menyembunyikan data atau memberikan informasi tidak benar.
