Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kesesuaian pembangunan jalan dengan aturan tata ruang dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Pemprov Jabar ingin memastikan jalur yang akan dibangun tidak menggunakan lahan yang peruntukannya harus dilindungi, terutama lahan sawah yang dilindungi.
Baca Juga: Nasib Jalan Tambang Bogor Terjawab, Pemkab Siapkan Rp100 Miliar untuk Lahan
“Pemprov Jawa Barat, tidak ingin lahan sawah dilindungi beralih fungsi,” tutur Rudy.
Artinya, meski Pemkab Bogor sudah menyiapkan rencana anggaran, pembebasan lahan belum bisa berjalan sebelum lokasi pembangunan mendapatkan penetapan resmi dari pemerintah provinsi.
Setelah Penlok diterbitkan, Pemkab Bogor akan melanjutkan proses pembebasan lahan dengan melibatkan tim appraisal atau penilai independen.
Tim tersebut nantinya bertugas melakukan penilaian terhadap harga tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan. Hasil penilaian kemudian dibahas bersama para pemilik lahan melalui musyawarah.
Rudy memastikan proses tersebut akan melibatkan pemilik tanah agar ada pembahasan mengenai nilai lahan yang akan dibeli pemerintah.
“Pemkab Bogor melalui tim appraisal akan ajak pemilik lahan untuk musyawarah membicarakan taksiran harga lahan mereka yang akan kami beli untuk dibangun jalan khusus tambang,” tambahnya.
Pemkab Bogor berharap seluruh tahapan administrasi dan pembebasan lahan bisa segera diselesaikan.
