Kondisi itu tidak menjadi persoalan selama pemanfaatannya memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menghilangkan hak kepemilikan pemerintah daerah.
Karena itu, seluruh aset akan didata lebih dulu sebelum dilakukan penataan administrasi maupun langkah hukum yang diperlukan.
Baca Juga: HP Cepat Panas Belum Tentu Gara-Gara Baterai, Ini Penyebab yang Sering Terjadi
Dengan mekanisme tersebut, aset tetap menjadi milik Pemkab Bogor, tetapi pemanfaatannya dapat memberikan nilai ekonomi sekaligus manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menilai aset yang memiliki potensi ekonomi perlu dikelola secara profesional agar mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.
Hasil inventarisasi nantinya akan menjadi salah satu acuan penting dalam menyusun berbagai program pembangunan daerah.
Data tersebut akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembahasan KUA-PPAS, hingga penentuan lokasi pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, posyandu, kantor pemerintahan, dan infrastruktur lainnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, Rudy meminta seluruh camat bersama pemerintah desa bergerak serentak menyelesaikan pendataan di wilayah masing-masing.
Selain aset daerah, Pemkab Bogor juga mempercepat pendataan PSU perumahan serta rumah tidak layak huni.
Integrasi seluruh data itu diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sehingga program pembangunan, pelayanan publik, hingga bantuan perumahan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
