INFOLADISHA – Keputusan DPR RI yang menyetujui kenaikan tunjangan dan fasilitas anggotanya menuai kritik tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor.
Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang makin berat, langkah DPR dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Dalam pernyataan sikap yang dirilis Jumat (29/8) dini hari, Ketua Umum HMI Cabang Bogor, Fathan Putra Mardela, menegaskan bahwa keputusan tersebut menunjukkan sikap elitis politik yang abai terhadap penderitaan masyarakat.
“Kenaikan tunjangan anggota DPR RI adalah tamparan bagi rakyat miskin dan pengangguran. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat,” tegas Fathan.
Tak berhenti di situ, HMI Bogor juga mengecam tindakan represif aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi yang mereka nilai berjalan damai.
Menurut mereka, kekerasan aparat mencerminkan kemunduran demokrasi di Indonesia.
“Aparat yang seharusnya melindungi rakyat justru bertindak sewenang-wenang. Ini tidak bisa dibenarkan,” lanjutnya.
Atas kekecewaan yang menumpuk, HMI Cabang Bogor mendesak Presiden agar mencopot Kapolri dan Kapolda yang dianggap gagal menjaga keamanan berkeadilan.
Bahkan, mereka menyerukan pembubaran DPR RI sebagai simbol perlawanan atas lembaga legislatif yang dinilai tak lagi berpihak kepada rakyat.
“Kami menuntut tindakan tegas: copot Kapolri dan Kapolda, serta bubarkan DPR RI. Ini bukan sekadar pernyataan, tapi peringatan,” tutup pernyataan tersebut.
