INFOLADISHA – Kalangan dunia usaha menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan libur panjang dan cuti bersama yang kerap bertepatan dengan akhir pekan di tahun 2025.
Meskipun memberi ruang rehat bagi pekerja, libur yang terlalu sering dinilai mengganggu produktivitas, terutama di sektor industri manufaktur.
Para pengusaha pun meminta agar pemerintah lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan libur nasional.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Nurjaman, menyebut Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai libur nasional cenderung mengabaikan kepentingan pelaku usaha.
“SKB itu cerminan kemauan pejabat, bukan aspirasi pengusaha. Seharusnya yang jadi objek kebijakan juga dilibatkan. Jangan hanya berdasarkan perspektif regulator,” ujar Nurjaman, Kamis (15/5/2025).
Ia menegaskan bahwa pengusaha selama ini tidak pernah diajak berdiskusi dalam penyusunan SKB tersebut. Padahal, keputusan tentang libur dan cuti bersama berdampak langsung pada kelangsungan bisnis.
Sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling terdampak. Berbeda dengan sektor jasa atau perkantoran, industri seperti baja dan kertas memiliki sistem kerja yang tak bisa dihentikan begitu saja.
Satu hari berhenti, kata Nurjaman, bisa berarti kerugian besar akibat keharusan melakukan overhaul mesin dan restart produksi yang mahal.
“Industri tidak bisa sembarangan berhenti. Kalau berhenti, semua harus diulang lagi dari awal. Biayanya besar dan berdampak pada produktivitas,” katanya.
Lebih jauh, Nurjaman menyoroti bahwa selama masa libur, pengusaha tetap dibebani biaya operasional seperti gaji, meski produksi tidak berjalan.
