“Industri tidak bisa sembarangan berhenti. Kalau berhenti, semua harus diulang lagi dari awal. Biayanya besar dan berdampak pada produktivitas,” katanya.
Lebih jauh, Nurjaman menyoroti bahwa selama masa libur, pengusaha tetap dibebani biaya operasional seperti gaji, meski produksi tidak berjalan.
Hal ini, menurutnya, menekan kemampuan perusahaan untuk bertahan, apalagi di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
“Produktivitas itu kunci pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas lahir dari hari kerja yang efektif. Ketika libur terlalu banyak, ongkos kerja tetap jalan, tapi negara enggak ikut menanggung beban itu. Ini mempersulit pelaku usaha membayar gaji pegawai,” jelasnya.
Tak hanya sektor formal, dampak kebijakan libur panjang juga dirasakan para pekerja harian, seperti pengemudi ojek online.
Ketika kantor tutup, aktivitas masyarakat menurun, dan peluang pendapatan mereka pun menyusut drastis.
“Pekerja harian makan dari aktivitas harian. Kalau libur, enggak ada pemasukan. Misalnya ojol yang biasa antar karyawan ke stasiun, akhirnya kehilangan penumpang. Penghasilan bisa turun jauh dari biasanya,” ungkap Nurjaman.
Dengan situasi ini, Apindo berharap pemerintah membuka ruang dialog dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan hari libur ke depan.
