“Ada pihak yang diduga mengambil keuntungan 30 hingga 40 persen dari nilai anggaran setiap paket pekerjaan. Uang rakyat tidak boleh dikelola melalui proses yang tertutup. Jika benar ada pengondisian pemenang, maka itu jelas mencederai prinsip keadilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Mutu, Senin (13/7/2026).
Berdasarkan temuan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor.
Mereka meminta penetapan pemenang proyek yang dianggap bermasalah dibatalkan dan proses pekerjaan yang masih berlangsung dihentikan sementara hingga dilakukan pemeriksaan.
Baca Juga: Meta Hentikan Fitur Muse Image usai Dihujani Kritik, Foto Instagram Tak Lagi Bisa Jadi Referensi AI
Selain itu, massa juga mendesak adanya audit investigatif terhadap pengelolaan dana hibah Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Bogor.
Mereka turut meminta pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AL serta evaluasi jabatan Kepala Dispora apabila terbukti lalai atau terlibat dalam dugaan penyimpangan.
Mahasiswa juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran tersebut agar pengelolaan APBD terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menanggapi aspirasi itu, Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Trian, menyatakan pemerintah daerah menghormati aksi unjuk rasa sebagai bagian dari hak demokrasi masyarakat.
