INFOLADISHA – Standar Pelayanan Minimal (SPM) kini jadi sorotan utama Pemerintah Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa SPM bukan sekadar angka di atas kertas, tapi menjadi tolok ukur nyata keberhasilan kinerja pemerintahan Dedie–Jenal.
Pesan itu ia sampaikan langsung saat memimpin rapat koordinasi penerapan SPM Kota Bogor Tahun 2025 di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, belum lama ini.
Dengan nada serius tapi tegas, Jenal meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tak lagi bekerja setengah hati.
“Peningkatan SPM ini tidak bisa ditawar. Ini jadi ukuran keberhasilan Pemkot Bogor. Jadi, kepala OPD harus bergerak cepat, jangan lambat tanggap terhadap layanan dasar,” ujarnya.
Menurut Jenal, pelayanan publik yang baik hanya bisa terwujud jika target SPM jelas, terukur, dan dijalankan dengan komitmen penuh. Tanpa itu, sulit bagi Pemkot Bogor meraih hasil maksimal.
Ia bahkan meminta laporan detail dari Sekretaris Daerah terkait OPD mana saja yang dinilai kurang responsif pada triwulan kedua.
“Bagaimanapun hebatnya wali kota dan wakilnya, kalau tidak didukung OPD, ya jangan harap bisa berhasil. Jadi kita minta Pak Sekda catat, SKPD mana yang kurang ‘gercep’,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Bogor, Denny Mulyadi, memaparkan capaian SPM Kota Bogor tahun 2024 yang sudah berada di angka 95,80, masuk kategori Tuntas Utama.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan alasan untuk berpuas diri.
“Kami akan terus evaluasi setiap triwulan, sekaligus membina OPD pengampu SPM agar kualitas layanan publik makin meningkat,” kata Denny.
