Selain itu, disepakati pula pembentukan tim teknis dengan Pemkab Bogor sebagai koordinator yang bertujuan mengakomodasi bantuan bagi masyarakat di desa sekitar TPPAS Lulut Nambo. Intervensi bantuan yang dibutuhkan, lanjut Hanafi, bisa berupa infrastruktur atau bentuk lainnya.
Terkait pembayaran KDN oleh masing-masing pemda, mengingat kesepakatan dimulai pada Agustus 2024, maka disepakati untuk digabungkan dengan pembayaran tahun 2025.
Hanafi berharap, dengan adanya intervensi terhadap dampak negatif ini, masyarakat di wilayah sekitar TPPAS Nambo dapat hidup dengan layak, tidak terganggu oleh operasional TPPAS, dan tidak muncul dinamika yang berlebihan.
Baca Juga : 5 Kawasan Wisata di Kota Bogor Yang Bisa Dikunjungi Pada Libur Isra Mi’raj dan Imlek 2025
“Pembayarannya akan dilakukan sekaligus pada akhir tahun 2025 karena kesepakatan baru dimulai menjelang akhir tahun 2024. Dengan demikian, pembayaran disepakati untuk disatukan. Semoga KDN yang dibayarkan dapat mengakomodasi keinginan masyarakat desa sekitar TPPAS Nambo,” ujar Hanafi, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Denni Wismanto, serta perwakilan BKAD Kota Bogor dan Bapperida Kota Bogor.
