“Presiden memerintahkan pengawasan ekstra ketat untuk PT Gag Nikel. Rehabilitasi lingkungan dan perlindungan ekosistem, termasuk terumbu karang, jadi prioritas,” jelas Bahlil.
Meski dampaknya ke investasi dianggap minim, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar, mengingatkan soal pentingnya kepastian hukum dan keselarasan wilayah tambang dengan tata ruang nasional.
“Ini kasus khusus. Dampaknya ke investasi nikel secara umum relatif kecil, tapi ke depan, penetapan wilayah tambang harus sinkron dengan UU Lingkungan, UU Pesisir dan Putusan MK,” ujar Bisman.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pemberian izin tambang agar tak ada lagi kasus serupa.
Perlindungan ekologi dan keberlanjutan pembangunan harus jadi prinsip utama.
Pencabutan empat izin tambang di Raja Ampat jadi tamparan keras bagi perusahaan tambang yang tak patuh aturan.
Tapi di sisi lain, langkah ini juga jadi pesan kuat bahwa Indonesia tetap serius soal lingkungan, tanpa harus mengorbankan prospek investasi.
Sektor nikel nasional pun dinilai masih cerah, asal pelaku industri bermain sesuai aturan dan menjaga alam seperti yang semestinya.
Karena, masa depan tambang tak cuma soal cuan, tapi juga keberlanjutan.***
