“Hari ini kita sepakat, Dinas Perhubungan tidak akan melakukan razia terlebih dahulu sampai menunggu proses pembahasan Perwali. Nantinya peraturan ini akan disusun dengan melibatkan perwakilan pembudi, KKSU, Organda, dan organisasi pengusaha angkutan,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkot Bogor tetap menekankan sejumlah aturan kedisiplinan yang wajib dipatuhi pengemudi selama masa transisi kebijakan. Salah satunya adalah larangan merokok saat mengemudi serta kebiasaan berhenti sembarangan atau ngetem di lokasi yang tidak semestinya.
“Sekali lagi, saya sebagai warga Bogor juga mengingatkan, tolong pengemudi jangan merokok saat mengemudi dan tidak berhenti sembarangan,” pungkas Jenal.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas layanan transportasi publik di Kota Bogor, sekaligus memberi ruang dialog bagi pemerintah dan pelaku usaha angkutan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan.
Misin, perwakilan angkot trayek 16, menyatakan keberatan dengan kebijakan tersebut apalagi harus mengganti unit baru karena saat ini belum mampu secara finansial.
Dia meminta kelonggaran dari pelaksanaan penghapusan angkot berusia di atas 20 tahun hingga beberapa tahun ke depan.
“Bagi kami dari angkutan 16 minta tuntutan dua. Satu, kalau bisa sampai tahun 2030 (masa operasional). Dua, minta kebijakan nanti di atas 2030 baru peremajaan dan itu juga yang bisa terjangkau bulanan,” katanya.
