Atas dugaan perbuatannya, AS dan MR dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Keduanya terancam hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda paling banyak Rp60 miliar.
Sentot menegaskan, kepolisian akan terus mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan menindak praktik penyelewengan yang merugikan negara maupun masyarakat.
Dia mengingatkan, subsidi energi dari pemerintah seharusnya dinikmati masyarakat yang memang berhak, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan di luar peruntukannya.






