“Dana desa aja belum merata keberhasilannya. Harusnya kita belajar dari situ, terutama soal pengawasan dan akuntabilitas,” tegasnya.
Kekhawatiran senada juga disampaikan oleh Pimpinan Komisi VI DPR, Nurdin Halid.
Ia memperingatkan agar proyek KopDes Merah Putih tidak hanya mengejar angka tanpa memperhatikan kualitas.
Menurutnya, sudah ada 45.553 unit KopDes yang terbentuk per 25 Mei 2025 atau sekitar 54,26% dari target, namun belum jelas seberapa efektif koperasi-koperasi ini berkontribusi bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya menghasilkan koperasi-koperasi kertas, yang cuma ada di atas dokumen tapi nggak ada kegiatan riilnya,” kata Nurdin dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi di DPR, Senin (26/5/2025).
Lebih jauh, Nurdin menyoroti potensi moral hazard jika pendanaan koperasi disokong dari dana desa atau CSR perusahaan tanpa pengawasan ketat.
Ia mengingatkan, ini bisa membuka celah penyimpangan dan pemborosan dana publik.
Yang juga tak kalah krusial adalah soal skema pembiayaan KopDes.
Tiap koperasi rencananya bakal mendapat suntikan pinjaman dari bank-bank BUMN senilai Rp3 miliar, yang akan dicicil menggunakan dana desa.
Skema ini dinilai berisiko membebani keuangan desa dalam jangka panjang, dan bahkan bisa menekan likuiditas bank pelat merah.
