“Kalau kualitas koperasinya tidak terjamin dan usahanya nggak jelas, bukan cuma desa yang rugi, tapi bank BUMN juga bisa keteteran karena kredit macet,” tegas Nurdin.
Dengan waktu peluncuran yang tinggal hitungan bulan, pertanyaan besar masih menggantung: apakah pemerintah siap menghadirkan 80.000 koperasi yang benar-benar sehat dan bermanfaat? Atau justru ini jadi proyek ambisius yang berisiko tinggi bagi desa dan perbankan nasional?
