INFOLADISHA – Deretan juru parkir di kawasan Jalan Suryakencana, Kota Bogor, mendadak didatangi Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, Senin (3/8/2026).
Didampingi jajaran Dinas Perhubungan (Dishub), ia mengecek langsung praktik parkir resmi yang belakangan ramai dikeluhkan masyarakat karena banyak pengguna tidak menerima karcis.
Namun sidak kali ini bukan untuk mencari pelanggaran semata.
Pemerintah Kota Bogor justru memanfaatkan momen tersebut untuk memetakan kondisi di lapangan, mulai dari mekanisme pemberian karcis, pola penyetoran pendapatan, hingga identitas para juru parkir yang bertugas.
“Hari ini kami fokus mengumpulkan data dan memastikan bagaimana sistem parkir resmi berjalan, termasuk penggunaan karcis dan mekanisme setoran dari juru parkir,” ujar Jenal.
Sebanyak 50 juru parkir diwawancarai dalam kegiatan tersebut.
Pendataan serupa akan diperluas ke seluruh 110 zona parkir resmi yang dikelola Pemerintah Kota Bogor sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perparkiran.
Menurut Jenal, keberadaan karcis bukan sekadar formalitas.
Karcis menjadi penanda bahwa pungutan parkir masuk dalam sistem resmi pemerintah sehingga hasilnya dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
Sebaliknya, parkir tanpa mekanisme resmi berpotensi tidak memberikan kontribusi terhadap kas daerah.
Hasil penelusuran di lapangan juga menunjukkan besaran setoran juru parkir berbeda di setiap lokasi.
