INFOLADISHA — Aktivis Pemuda Peduli Anti Korupsi (PPAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menentukan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah aktivitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Desakan tersebut disampaikan PPAK setelah penyidik KPK mengungkap dugaan pemotongan upah pungut karyawan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) serta dugaan pengaturan pemenang lelang smart board di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Penasehat PPAK, Risman Launtu, menilai penyidik KPK telah memiliki bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tahap penetapan tersangka.
Menurut dia, langkah KPK itu penting untuk memberikan kepastian sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai rangkaian tindakan penyidik di lingkungan Pemkab Bogor.
“Kami menilai penyidik KPK sudah cukup mengantongi alat bukti,” kata Risman Launtu kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).
Baca Juga: Jurnalis Bogor Gelar Doa Bersama untuk 5 Wartawan dan 3 Awak Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Risman bahkan menyinggung posisi politik Bupati Bogor Rudy Susmanto yang merupakan kader Partai Gerindra.
Ia menduga proses penetapan tersangka masih menunggu restu Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI, Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik PPAK terhadap lambannya penentuan tersangka dalam dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian publik di Kabupaten Bogor.
