“Zonasinya sudah tidak masuk karena tinggalnya di Pakansari, sedangkan di sebelahnya Kelurahan Pabuaran. SMP terdekat adanya di Ciriung dan kami menghormati aturan yang ada,” ujarnya.
Rudy menegaskan aturan SPMB jenjang SMP di Kabupaten Bogor merupakan kewenangan pemerintah daerah yang dijalankan berdasarkan regulasi dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Tak Sempat ke Gym? Coba 5 Gerakan Olahraga Ini di Rumah agar Otot Tetap Kuat
Karena itu, seluruh proses harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pengecualian.
Menurutnya, kepala daerah juga berkewajiban memberikan contoh dalam menaati aturan yang berlaku.
Ia berharap masyarakat ikut menghormati mekanisme penerimaan siswa baru, baik untuk jenjang SD, SMP, maupun SMA dan SMK.
“Pada saat kepala daerahnya sudah memberikan contoh, maka ayo kita hormati segala ketentuan yang sudah ada,” ucapnya.
Pernyataan Rudy sekaligus menjadi penegasan bahwa hasil SPMB tidak dapat diubah melalui intervensi jabatan ataupun kedekatan dengan pejabat.
Hal senada disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rameni.
Ia membenarkan bahwa anak Bupati Bogor memang tidak lolos seleksi di SMPN 1 Cibinong.
Menurut Rameni, proses SPMB tahun ini dijalankan sesuai ketentuan sehingga tidak ada ruang untuk praktik titip peserta ataupun campur tangan pihak mana pun.
“Tidak boleh ada titip titipan. Jangankan masyarakat biasa, Pak Bupati saja anaknya tidak lolos SPMB di SMPN 1 Cibinong. Jadi, kita tidak bisa mengintervensi pelaksanaan SPMB tahun ini. Kami meminta dan memohon agar warga masyarakat tertib serta menghormati regulasi dan aturan yang ada pada pelaksanaan SPMB,” tegasnya.
