Ia juga mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: 2.504 Jemaah Haji Bogor Berangkat Tahun Ini, Termuda 17 Tahun Tertua 88 Tahun
Namun, menurutnya, tanggung jawab penertiban justru dilempar ke Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Provinsi bilang kewenangan kabupaten. Kabupaten mengatakan ke provinsi,” katanya.
WALHI menilai kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik.
Sebab, bangunan disebut sudah berdiri dan beroperasi, sementara proses PBG diduga belum tuntas saat pembangunan berlangsung.
Fauqi menyebut ada kejanggalan dalam proses itu.
Menurutnya, ketika lokasi lain bisa cepat ditertibkan, bangunan Astro justru tetap berdiri tanpa kejelasan tindakan.
Kasus ini menambah daftar pekerjaan rumah pemerintah dalam menata kawasan Puncak yang selama ini rawan persoalan lingkungan, alih fungsi lahan, serta kepadatan bangunan.
Publik kini menunggu apakah penataan benar berlaku untuk semua pihak, atau hanya tajam ke sebagian lokasi saja.
