Apalagi, Alas Purwo memiliki karakteristik ekosistem berbeda dengan Ujung Kulon.
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan pakan, kesesuaian habitat, daya dukung lingkungan, serta kemampuan badak beradaptasi di tempat baru.
Keberadaan satwa lain seperti banteng Jawa dan macan tutul Jawa di Alas Purwo juga harus menjadi pertimbangan.
Jangan sampai kehadiran badak Jawa justru mengganggu keseimbangan ekosistem atau menimbulkan ancaman bagi spesies yang lebih dulu menghuni kawasan tersebut.
” Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan. Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini,” tegas Umi.
Di tengah polemik pemindahan badak, WALHI juga menyoroti persoalan lain yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, yakni aktivitas pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah konsesi PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), yang berada tepat di perbatasan TNUK.
Perusahaan tersebut telah beroperasi sejak 2010 dengan luas wilayah tambang sekitar 5.302 hektare.
Pada 2020, lokasi tambangnya ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.
Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, izin PT CSD berakhir pada 3 April 2025.






