Meski begitu, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran dan klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah maupun pihak terkait.
“Jangan sampai pemindahan badak Jawa justru menjadi dalih untuk membuka ruang eksploitasi pertambangan di kawasan yang selama ini dilindungi karena fungsi ekologis dan konservasinya,” tegas Umi.
WALHI mendesak pemerintah menghentikan rencana pemindahan Badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah yang independen, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pemerintah juga diminta membuka kajian risiko bencana secara menyeluruh, mulai dari potensi tsunami, tingkat ancaman terhadap habitat, dampak terhadap populasi badak, hingga langkah mitigasi yang dapat dilakukan di Ujung Kulon.
Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan dasar penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten, termasuk membuka peta spasial yang memperlihatkan hubungan wilayah tersebut dengan batas dan zonasi TNUK.
Bagi WALHI, prioritas utama seharusnya memastikan habitat alami Badak Jawa tetap terlindungi.
Penguatan pengawasan, pemantauan populasi, perlindungan ekosistem, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dinilai lebih mendesak.
Sebab, ketika satu individu Badak Jawa mati, kehilangan itu bukan perkara kecil bagi kelangsungan spesiesnya.
Dan bagi warga Ujung Kulon, kisah Musofa sudah cukup menjadi alasan untuk meminta pemerintah berpikir berkali-kali sebelum memutuskan memindahkan satwa yang selama ini menjadi kebanggaan kawasan tersebut.






