Sementara 13 bangunan yang belum tercatat memiliki bentuk dan fungsi yang beragam.
Delapan di antaranya merupakan bangunan berpagar hitam yang sebelumnya disebut Ombudsman sebagai hunian mewah.
Dua bangunan lainnya berada menghadap aliran sungai. Adapun tiga bangunan digunakan sebagai tempat beristirahat petugas jaga.
Dibangun warga binaan, kemudian direnovasi
Rudi mengatakan, bangunan yang berdiri sejak 2023 tersebut sejak awal diperuntukkan sebagai rumah pegawai.
Pembangunannya dilakukan dengan cara swadaya oleh warga binaan.
Hanya saja, ketika bangunan selesai dibuat, keberadaannya belum dicatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Persoalan pencatatan itu berlanjut ketika bangunan kembali direnovasi setelah pergantian kepala lapas pada 2023. Renovasi dilakukan pada penghujung 2025 dan selesai pada awal 2026.
Kementerian Imipas menyatakan renovasi tersebut tidak menggunakan anggaran negara. Begitu pula berbagai perabot yang berada di dalam hunian.
Fasilitas yang ditemukan cukup beragam, mulai dari sofa, televisi, lemari, AC, kasur springbed, dispenser dan microwave hingga perlengkapan gym.
“Termasuk perabotan-perabotan yang berada di dalamnya, tidak menggunakan uang negara dan tidak didaftarkan,” kata Rudi.
Dengan demikian, sorotan terhadap hunian di area asimilasi Lapas Cibinong tidak hanya berkaitan dengan kemewahan fasilitasnya.
Respon (2)