Dalam Perda Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), juga tercatat bahwa hamparan pertanian di Kota Bogor tersisa 58 hektare dan kemungkinan akan kembali berkurang.
“Saya akan coba mengidentifikasi ulang, akan mengundang Dinas Pertanian bersama aparat wilayah memastikan bahwa Perda yang sudah kita tetapkan 58 hektare itu harus betul-betul konsisten,” jelasnya.
Begitu pula dengan para petani yang ada. Pemerintah pusat akan memberikan jaminan dan asuransi jiwa serta asuransi usaha tanam padi kepada mereka dengan biaya yang terjangkau, yakni sekitar Rp36 ribu.
Baca Juga : Jangan Terkecoh Rasa Manis, 10 Buah Ini Punya Kandungan Gula Cukup Tinggi
“Khawatir terjadi gagal panen akibat bencana alam dan lain-lain, Pemkot hadir memberikan pergantian, termasuk asuransi jiwa bagi para petani,” bebernya.
Kebijakan asuransi ini merupakan lex specialis dari program pemerintah pusat yang akan ditindaklanjuti Pemkot Bogor melalui APBD Tahun Anggaran 2027 mendatang. Dengan demikian, diharapkan Kota Bogor ikut terlibat dalam menyejahterakan para petani, termasuk menjaga keberlangsungan lahan pertaniannya.
Respon (1)