Selain pemasaran, persoalan pembiayaan menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Baca Juga: DPRD Kota Bogor Desak Diskominfo Percepat Pemblokiran Situs Judi Online
Zenal berpandangan, keterbatasan modal kerap menjadi penghambat ketika pelaku UMKM ingin meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas usahanya.
Kemudahan akses permodalan perlu dibarengi pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing pengusaha.
Dengan demikian, program pemerintah tidak hanya dinikmati pelaku usaha yang sudah berkembang, tetapi juga menjangkau pedagang kecil yang baru merintis bisnis.
Ia mencontohkan pedagang gorengan yang juga membutuhkan perhatian dalam program pemberdayaan.
Usaha sederhana seperti itu harus memiliki peluang untuk berkembang melalui pembinaan yang tepat.
“Harapannya, pelaku usaha yang awalnya hanya berjualan gorengan ke depannya mampu mengembangkan usahanya hingga memiliki pabrik gorengan,” ujarnya.
Bagi Zenal, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan program bantuan.
Lebih dari itu, perlu ada upaya nyata untuk membuka jalan agar pelaku usaha memiliki kemampuan dan kesempatan memperbesar bisnisnya.
Upaya mendorong UMKM berkembang sebenarnya telah memiliki payung hukum di Kota Bogor, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro.






