“Jangan sampai terjadi lagi defisit anggaran,” ujarnya.
Selain soal keuangan daerah, Fraksi PKS turut mendorong agar Pemkab Bogor memprioritaskan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, ekonomi sosial, pertanian, hingga ketahanan pangan dalam perubahan APBD 2026 maupun APBD tahun berikutnya.
PKS juga meminta adanya keberpihakan terhadap sekolah swasta dan madrasah, terutama terkait fasilitas pendidikan dan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
Baca Juga: Demi Keselamatan, Wisata Sungai di Gunung Gede Pangrango Ditutup Sementara
Di saat yang sama, pemerintah daerah diminta memperkuat program jaring pengaman sosial dan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Menanggapi pandangan seluruh fraksi termasuk PKS, Bupati Bogor Rudy Susmanto memastikan masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
“Saya bersama Wabup Jaro Ade, Sekda dan jajaran akan menerima dan melaksanakan pandangan Fraksi PKS dan fraksi lainnya hingga kami bisa lebih maksimal lagi dalam melayani masyarakat,” kata Rudy Susmanto.
Rudy menegaskan pembangunan Kabupaten Bogor tidak bisa berjalan hanya mengandalkan pemerintah daerah semata.
Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan.
“Keberhasilan Kabupaten Bogor bukan ada di tangan satu dua orang tetapi butuh kolaborasi banyak pihak. Kekuatan terbesar Kabupaten Bogor bukan dari kemampuan finansial, tetapi dukungan besar dari seluruh rakyat,” tegasnya.
