Untuk mengurangi tekanan terhadap pendapatan daerah, Pemkab Bogor akan mencari tambahan penerimaan dari sektor pajak lainnya.
Perhitungan mengenai potensi kehilangan dan peluang peningkatan pendapatan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pembahasan perubahan APBD.
“Kami akan hitung, berapa kehilangan pajaknya, lalu bisa berapa banyak kita bisa tingkatkan pajak dari sektor lainnya,” ujar Sastra.
Pembahasan APBD Perubahan 2026 dijadwalkan mulai berlangsung pada Selasa (15/9/2026). Komisi I hingga Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor akan membahas rancangan tersebut bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Baca Juga: Benarkah Cat Rambut Bisa Naikkan Risiko Kanker Payudara hingga 60 Persen? Ini Penjelasannya
Sastra memastikan penyesuaian anggaran tidak akan menyasar sektor yang dianggap fundamental bagi masyarakat. Menurut dia, anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tetap dipertahankan.
“Yang jelas tidak akan mencoret anggaran kesehatan dan pendidikan,” tegasnya.
Setelah pembahasan dimulai, DPRD bersama Pemkab Bogor akan menghitung kembali kemampuan pendapatan daerah dan menyesuaikannya dengan kebutuhan belanja.
Program yang belum dianggap mendesak menjadi bagian yang paling mungkin digeser pelaksanaannya.
Langkah tersebut diperlukan agar belanja daerah tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal setelah penerimaan dari Pajak MBLB berkurang akibat penghentian sementara kegiatan pertambangan.
