“Kalau diatur dengan pungutan, otomatis tidak semua akan diekspor. Harapannya ekspor berkurang dan pasokan dalam negeri meningkat,” tambah Budi.
Senada dengan Budi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti tren baru konsumsi kelapa di pasar internasional, khususnya Tiongkok.
Menurutnya, perubahan gaya hidup masyarakat Tiongkok yang kini lebih memilih santan sebagai pengganti susu dalam kopi, turut mendongkrak permintaan kelapa dunia.
“Sekarang orang di Tiongkok minum kopi pakai santan kelapa, bukan susu lagi. Jadi kelapa mahal,” ujar Zulhas.
Meski harga melonjak, Zulhas menilai kondisi ini justru menguntungkan petani. Ia menegaskan pemerintah tidak akan melarang ekspor, tetapi mendorong petani untuk meningkatkan produksi kelapa.
“Petani lagi untung sekarang, jadi tidak ada larangan ekspor. Solusinya tanam lebih banyak,” katanya.
Lebih jauh, Zulhas menekankan fokus pemerintah untuk mendorong produktivitas komoditas perkebunan rakyat seperti kelapa, kopi, cokelat, cengkeh, dan lada.
Menurutnya, harga komoditas tersebut sedang berada di level yang menguntungkan.
“Kita ingin meningkatkan produksi. Komoditas seperti kopi, cokelat, kelapa, sedang bagus-bagusnya. Jadi harus dimanfaatkan,” tandasnya.
Sebagai catatan, harga kelapa parut di pasaran saat ini melonjak tajam, mencapai Rp18.000 hingga Rp25.000 per butir, jauh lebih tinggi dibanding harga normal sebelumnya yang hanya sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000.
