Karena itu, penempatan pejabat baru di Bapenda dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).
Pemkot Bogor diperkirakan menghadapi tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer ke daerah (TKD). Selain itu, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berpotensi mengalami penurunan.
Situasi tersebut membuat pemerintah kota perlu menyiapkan strategi agar target pendapatan tetap bisa dikejar.
Dedie menilai, upaya itu membutuhkan personel yang tepat dan mampu bekerja secara kolektif.
Selain Bapenda, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain juga menjadi perhatian, yakni BPBD, BPKAD, dan Disperumkim.
Khusus Disperumkim, pejabat yang baru mendapat penugasan diminta memastikan program dan pekerjaan berjalan sesuai tugas serta sasaran organisasi.
Tantangan lain yang menanti Pemkot Bogor adalah pelaksanaan agenda pembangunan tahun depan.
Pada 2027, pemerintah kota merencanakan sejumlah pembangunan R3 dengan memanfaatkan skema pendanaan alternatif.
Salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah pengadaan lahan.
Dedie meminta pejabat yang menangani bidang tersebut memahami prosedur dan tanggung jawabnya, mengingat kebutuhan tanah untuk mendukung proyek pembangunan diperkirakan cukup besar.
Menurutnya, kesiapan aparatur menjadi salah satu faktor penting agar berbagai rencana pembangunan bisa berjalan sesuai sasaran.
