Kemensos turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membantu masyarakat dalam proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
Menurut Faisal, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur pendamping di lapangan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan digitalisasi bantuan sosial.
Ia berharap sistem yang berbasis digital tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap bantuan sosial sekaligus memastikan penyaluran bantuan berlangsung lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Bogor, Tika Mustika, menjelaskan keberhasilan uji coba tidak lepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH, serta agen lapangan yang terlibat langsung dalam proses pendataan.
Saat ini Pemkab Bogor tengah memperkuat kesiapan pelaksanaan digitalisasi bansos dengan memperluas jaringan agen yang bertugas membantu registrasi dan penginputan data ke Portal Perlindungan Sosial atau PerlinSos.
Pada tahap awal, pendamping PKH menjadi agen utama dalam pelaksanaan program tersebut.
