Ia mencontohkan kondisi pada 2025. Karena penerimaan datang terlambat pada akhir tahun, sebagian pembayaran akhirnya dilakukan pada 2026.
“Pasti. Kita tahu waktu 2025 kemudian akhirnya telat bayar, karena di akhir tahun seperti ini kemudian ratusan miliar kita peroleh pendapatan sehingga selisih ya, yang akhirnya kita bayarkan 2026,” kata Ajat.
Baca Juga: Mobil Keluar Asap dari Knalpot, Normal atau Tanda Kerusakan? Ini Cara Mengenalinya
APBD 2026 Ikut Terdampak
Masuknya dana yang sebelumnya tertunda pada 2026 turut mengubah struktur APBD Kabupaten Bogor.
Sebab, anggaran tahun berjalan sebelumnya telah disusun untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Bogor perlu melakukan realokasi terhadap sejumlah program agar struktur belanja dapat disesuaikan dengan perubahan penerimaan daerah.
“Dibayarkan 2026 itu kan sebenarnya itu berdampak terhadap APBD 2026 yang sudah kita pakai untuk program. Satu sisi kita berpengaruh program itu kemudian berubah dilakukan realokasi,” tutur Ajat.
Tekanan terhadap APBD 2026 tidak hanya berasal dari persoalan kurang salur DBH.
Pemkab Bogor juga menghadapi kondisi transfer dari pemerintah pusat yang berkurang, sementara pendapatan daerah mengalami perlambatan.
“Nah ini pembahasan di APBD 2026 juga memang dana transfer berkurang, kemudian pendapatan juga ada sedikit melandai, sehingga kita melakukan perubahan-perubahan yang krusial di perubahan anggaran saat ini,” jelasnya.
Respon (1)