Akira menegaskan, mahasiswa meminta proses penanganan perkara dilakukan secara transparan dan didasarkan pada pembuktian hukum.
“Kalau ada informasi mengenai aliran dana miliaran rupiah, maka periksa dan buktikan. Kami ingin semuanya terang benderang berdasarkan alat bukti,” tegasnya.
Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Indonesia Maju juga meminta KPK mendalami dugaan keterkaitan pejabat eselon II, pihak yang disebut terlibat dalam pemotongan upah pungut, hingga pihak yang diduga mengumpulkan dana tersebut.
Menurut Akira, setiap pihak yang memiliki relevansi dengan perkara perlu didalami, baik dari sisi kewenangan, administrasi, komunikasi, kebijakan maupun dugaan aliran dana.
“Sepanjang memiliki relevansi dengan perkara, kami mendesak KPK membongkar pihak-pihak yang memberikan perintah, mengatur mekanisme pemotongan, mengumpulkan dana, menerima uang, serta pihak yang menikmati hasilnya,” tukasnya.
Baca Juga: Gratis Tanpa Dipungut Biaya, Warga Kabupaten Bogor Bisa Urus Legalitas Pernikahan Lewat Isbat Nikah
Melalui aksi tersebut, massa berharap KPK dapat mengusut dugaan pemotongan upah pungut pegawai Bappenda Kabupaten Bogor secara menyeluruh dan mengungkap seluruh pihak yang terbukti memiliki keterlibatan berdasarkan proses serta alat bukti yang sah.
Respon (2)