Melihat kondisi tersebut, Asrim mengusulkan agar pemerintah menunda kebijakan ini dan membuka ruang dialog yang lebih luas, terutama jika tujuan utama kebijakan adalah demi kesehatan masyarakat.
“Kalau memang tujuannya kesehatan, mari duduk bersama. Karena kami yakin, cukai bukan solusi atas masalah kesehatan. Ini lebih ke arah peningkatan pendapatan negara,” kata Triyono.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian mengaku belum dilibatkan dalam pembahasan teknis kebijakan cukai MBDK.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, menyatakan pihaknya belum menerima undangan resmi untuk berdiskusi dengan asosiasi terkait.
“Kami belum ada agenda pembahasan dengan asosiasi. Mungkin pihak Direktorat Jenderal Pajak sudah berdiskusi, tapi dari sisi kami belum ada,” ujarnya.
Dengan banyaknya ketidakpastian dan potensi dampak ekonomi yang ditimbulkan, pelaku industri mendesak pemerintah untuk meninjau ulang rencana ini secara lebih komprehensif dan inklusif.***
