Rudy menilai kesiapan infrastruktur pelayanan dan pusat ekonomi akan menjadi modal penting apabila pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri membuka kembali peluang pembentukan daerah otonom baru.
Ia menyebut langkah yang sudah dilakukan selama ini bertujuan agar Bogor Barat dan Bogor Timur memiliki fondasi yang kuat serta tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat.
“Jika pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mencabut moratorium CDOB, maka dengan langkah persiapan yang sudah kita lakukan, Bogor Barat dan Bogor Timur tidak terlalu bergantung ke Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca Juga: HJB ke-544 Makin Dekat, Jalan Nanggung Malasari Ditambal Massal
Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Bogor Tahun 2026.
Dana itu akan digunakan untuk memperkuat pembangunan kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi baru.
Meski menggunakan anggaran daerah, Rudy memastikan pembangunan tetap dilakukan secara terintegrasi dengan program pemerintah pusat agar penggunaan anggaran berjalan lebih efektif.
“Walaupun kita menggunakan APBD Kabupaten Bogor, kami tetap bersinergi dengan pemerintah pusat agar anggaran pembangunan di Kabupaten Bogor berjalan efisien dan efektif,” katanya.
