Proses pembongkaran JPO Paledang melibatkan sejumlah alat berat.
Sebanyak dua unit excavator, satu unit crane, enam unit dump truck, serta 40 personel diterjunkan untuk mendukung pekerjaan di lapangan.
Baca Juga: Pemkot Bogor Tak Banding, Dokumen Perizinan Masjid Imam Ahmad bin Hambal Segera Dibuka ke Warga
Meski kontrak pekerjaan memiliki durasi penyelesaian selama 30 hari, pelaksana proyek menargetkan proses pembongkaran dapat rampung lebih cepat.
“Seluruh pengerjaan proyek kalau dikontrak itu selesai 30 hari, tapi kami berharap bisa lebih cepat dari itu. Kalau bisa hanya 10 hari saja,” kata Doddy.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, menegaskan pembongkaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap kondisi bangunan.
JPO Paledang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Penilaian tersebut mengacu pada hasil penelitian Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI melalui dokumen bernomor BM 0503 DO/689.
Selain faktor usia dan kondisi bangunan, desain JPO juga dianggap tidak lagi memenuhi aspek aksesibilitas.
Kemiringan struktur yang mencapai lebih dari 30 derajat membuat fasilitas tersebut kurang ramah bagi kelompok lanjut usia maupun penyandang disabilitas.
“Pekerjaan dilakukan berdasarkan evaluasi teknis dan kebutuhan penataan kawasan perkotaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertata, dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Sujatmiko.
