Dalam surat tersebut, dunia usaha meminta keringanan, penyesuaian tarif atau stimulus secara bertahap dengan mempertimbangkan meningkatnya beban operasional perusahaan.
Surat terakhir disampaikan pada 17 April 2026. Namun, hingga 28 September 2026, Apindo Kabupaten Bogor menyebut belum memperoleh respons maupun tindak lanjut atas surat tersebut.
Pemkab Bogor sendiri telah memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak. Besarannya mencapai 50 persen pada Januari-Maret 2026, kemudian menjadi 40 persen pada April-Juni, 30 persen pada Juli-September, dan 20 persen pada Oktober-November 2026.
Apindo mengusulkan pola yang lebih panjang agar dunia usaha memiliki waktu melakukan penyesuaian.
Mereka mengusulkan insentif 50 persen pada 2026, 40 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, 20 persen pada 2029, dan 10 persen pada 2030.
Usulan tersebut diharapkan dapat memberi ruang bagi perusahaan untuk menyesuaikan perencanaan operasional dan keuangan secara bertahap.
Rudy: Semua kebijakan harus sesuai aturan
Sementara itu, Bupati Bogor Rudy Susmanto sebelumnya menyatakan bahwa perpanjangan insentif pajak harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
“Segala yang telah dilakukan kita ingin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Rudy.
Namun, Rudy juga membuka kemungkinan adanya tindak lanjut apabila kebijakan yang sudah ditetapkan perlu diubah setelah mendengar aspirasi pelaku usaha.
