Kelengkapan dokumen dari masing-masing penyedia jasa juga menjadi syarat sebelum anggaran dapat dicairkan.
Pemerintah daerah baru akan melakukan pembayaran setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan persyaratan yang berlaku terpenuhi.
Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi RSUD Bogor Utara, Kejari Siapkan 2 Tersangka Baru
“Dokumen selain harus lengkap, kami juga menunggu hasil reviu Inspektorat. Setelah memenuhi syarat, maka baru kami akan bayarkan ke para penyedia jasa,” ujarnya.
Dari 12 proyek yang masuk dalam daftar pembayaran tersebut, salah satu pekerjaan dengan nilai besar adalah pembangunan Jembatan Bomang di Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang.
Pemkab Bogor memberikan tambahan waktu selama 50 hari kerja kepada penyedia jasa untuk menuntaskan pekerjaan yang terlambat.
Penyelesaian proyek dan pemenuhan ketentuan administrasi menjadi bagian penting sebelum pembayaran dilakukan melalui APBD-P 2026.
Dengan demikian, anggaran sekitar Rp44 miliar tersebut belum langsung dicairkan.
Pembayaran kepada 12 penyedia jasa akan direalisasikan setelah pekerjaan dan seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan.
Respon (1)