Dalam regulasi yang berlaku, penataan dilakukan dengan tetap membuka peluang peremajaan kendaraan melalui ketentuan yang telah disusun.
Ia menyebut Perda tersebut sebagai upaya mencari jalan tengah atau win-win solution antara kebutuhan penataan transportasi dan kepentingan para pelaku usaha angkot.
“Perda yang ada merupakan win win solution, ada pembatasan, tetapi ada peluang peremajaan dengan berbagai macam aturan,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemkot Bogor juga harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menginginkan kondisi kota lebih bersih, lancar, dan nyaman.
Karena itu, Dedie meminta seluruh pihak memahami regulasi yang telah dibuat dan bersama-sama mengawal pelaksanaannya.
“Pahami regulasi. Di satu sisi ada tuntutan masyarakat yang ingin kotanya bersih, lancar, dan nyaman. Kita akan melaksanakan secara konsisten dan bersama-sama, kami menunjukkan ini sedang berproses,” katanya.
Dedie turut menyinggung sejumlah kota di Indonesia yang disebut sudah tidak lagi memiliki angkutan kota, di antaranya Yogyakarta, Balikpapan, Solo, Surabaya, dan Semarang.
Menurutnya, arah kebijakan transportasi pada akhirnya harus mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.
Sementara masukan dan aspirasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penataan angkot, kata dia, telah dihimpun untuk menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan di lapangan.
