Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak.
Menurut mereka, kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan beban ekonomi masyarakat sekaligus menekan daya beli.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang Undang Polri Tahun 2026.
Baca Juga: Empat Kursi Kepala Dinas di Pemkot Bogor Belum Terisi, Ini Target Pelantikannya
Mereka menilai pembahasan regulasi tersebut harus tetap mengedepankan prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta perlindungan terhadap hak hak warga negara.
“Kami meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara optimal,” kata Reza.
Tuntutan berikutnya adalah percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang Undang Perampasan Aset.
Menurut mahasiswa, regulasi tersebut penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mahasiswa juga meminta pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam setiap penyusunan kebijakan strategis nasional.
Mereka menilai masyarakat perlu dilibatkan sejak awal agar setiap kebijakan yang berdampak luas dapat disusun secara lebih terbuka dan akuntabel.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah dan lembaga legislatif dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
