INFOLADISHA — Wacana pemerintah buat mengenakan pajak ke penjual di toko online bikin para wakil rakyat was-was.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Rahayu Saraswati langsung angkat suara, minta pemerintah mikir seribu kali sebelum kebijakan ini beneran diterapkan.
Soalnya, kalau pajak ini narget UMKM, bisa-bisa malah nindas mereka yang justru jadi tulang punggung ekonomi bangsa.
“Ini masih wacana awal kok, belum resmi dibahas di DPR. Jadi kita harus kaji dulu dengan serius. Nanti kalau mau diterapkan, detailnya harus jelas biar nggak salah sasaran,” tegas Saraswati saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.
Ia menekankan, jangan samakan semua pelaku UMKM. UMKM itu luas banget, dari mikro, kecil, sampai menengah. Modalnya juga beda-beda. Yang modalnya sampai Rp1 miliar itu udah masuk usaha kecil, bukan mikro lagi.
“Jangan semua disamaratakan. Kalau yang modalnya di kisaran Rp900 juta, itu usaha kecil, bukan mikro. Jadi nggak perlu langsung panik,” jelasnya.
Saraswati juga wanti-wanti soal banyaknya barang impor yang dijual bebas di marketplace. Ia khawatir, kalau produk asing makin mendominasi, produk lokal kita bakal kalah saing.
Pemerintah diminta serius melindungi UMKM dari serbuan produk impor yang bisa bikin usaha kecil gulung tikar.
“Kita perlu aturan yang adil. Jangan sampai malah produk asing yang makin berjaya, sementara produk UMKM kita tertekan,” imbuhnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim juga mengingatkan pemerintah supaya nggak asal bikin kebijakan yang malah nambah beban masyarakat.
