INFOLADISHA — Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menghentikan sementara operasional tambang di wilayah Parungpanjang, Rumpin, Cigudeg, dan Tenjo menuai reaksi keras dari masyarakat setempat.
Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, Parungpanjang, dan Tenjo menolak langkah pemerintah tersebut, mengingat ribuan warga menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan.
Aksi damai rencananya akan digelar Senin (29/9) di Jalan Raya Sudamanik, tepatnya di Perempatan Pasar Lebakwangi.
Kepala Desa Cipinang, Rumpin, Mad Hasan, mengaku banyak warganya terdampak langsung oleh penghentian aktivitas tambang sejak Jumat (26/9).
“Di desa kami ada lima perusahaan tambang, dan semuanya ditutup. Sekarang masyarakat berteriak karena perekonomiannya lumpuh,” ujar Mad Hasan, Minggu (28/9).
Ia menegaskan, keputusan gubernur memang kewenangan pemerintah.
Namun, dampaknya dirasakan luas, mulai dari pengusaha tambang, pekerja harian, hingga pelaku UMKM yang selama ini menggantungkan pendapatan dari para karyawan tambang.
“Tidak hanya perusahaan yang terdampak, tapi juga warung-warung, penjual makanan, hingga jasa angkutan. Seharusnya pemerintah memperhitungkan hal ini sebelum mengambil keputusan,” jelasnya.
Menurut Mad Hasan, masyarakat berharap operasional tambang kembali dibuka.
Alternatifnya, pemerintah diminta menyiapkan solusi konkret untuk menjamin penghasilan warga.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan penghentian sementara seluruh kegiatan pertambangan di sejumlah wilayah Bogor Barat mulai 26 September 2025 hingga waktu yang belum ditentukan.
