“Ada hal-hal yang harus dipenuhi, misalnya IPAL-nya harus dibangun dan SLHS-nya pun harus dimintakan sertifikatnya,” ujarnya.
BGN juga menemukan sejumlah dapur memiliki tata ruang yang dinilai belum layak.
Beberapa ruangan disebut terlalu sempit sehingga berpotensi memicu kontaminasi silang dalam proses pengolahan makanan.
“Ada juga yang harus dimodifikasi ruangannya supaya tidak terjadi kontaminasi silang, karena ada beberapa ruangan yang terlalu kecil,” tambah Dadan.
Baca Juga: 35 Halte Baru Biskita Bogor Resmi Aktif, Kini Naik Turun Penumpang Lebih Dekat
Ia menegaskan SLHS bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan syarat wajib agar dapur bisa menjalankan operasional program MBG secara aman dan higienis.
“Wajib, karena itu sebetulnya merupakan salah satu bagian yang harus dimiliki dapur SPPG. Yang mengeluarkan adalah dinas kesehatan. Saya kira kita harus mendorong agar mereka segera memiliki SLHS,” paparnya.
BGN memberi tenggat waktu kepada pengelola dapur untuk segera melengkapi seluruh persyaratan tersebut.
Jika dalam satu bulan sertifikat belum terbit, maka operasional dapur wajib dihentikan sementara sampai seluruh syarat dipenuhi.
“Biasanya kalau dalam satu bulan SLHS tidak keluar, operasinya harus dihentikan sementara sampai sertifikat itu terbit,” pungkasnya.
