Namun, sektor garmen menjadi salah satu sektor yang paling dominan dalam catatan Disnaker Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Pesonas 2026 Jadi Jalan Atlet Kabupaten Bogor Memburu Tiket ke Kejuaraan Dunia di Cile
Sektor industri lainnya juga turut menyumbang angka PHK tersebut, meskipun jumlahnya bervariasi menurut jenis usaha.
Di sisi lain, persoalan iklim investasi turut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Amirsyah mengatakan, sejumlah investor menyampaikan masukan mengenai proses perizinan dan besaran upah di Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kemudahan birokrasi dan biaya tenaga kerja menjadi pertimbangan perusahaan dalam menentukan lokasi usaha.
Ia mengungkapkan, ada perusahaan yang memindahkan investasinya ke wilayah lain di Pulau Jawa karena menilai upah lebih rendah dan proses perizinan lebih sederhana.
“Perizinan birokrasi mungkin dipersingkat, jadi memudahkan orang berinvestasi, kemudian upah juga jadi pertimbangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persyaratan perizinan pada dasarnya bertujuan memastikan perusahaan menjalankan usaha sesuai ketentuan.
Namun, masukan dari investor tersebut perlu menjadi perhatian agar kebijakan yang diterapkan tidak mengurangi daya tarik investasi di Kabupaten Bogor.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Amirsyah memastikan kondisi iklim usaha di Kabupaten Bogor sejauh ini masih kondusif.
