INFOLADISHA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menghitung ulang program belanja daerah menjelang akhir 2026.
Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat mengevaluasi kegiatan yang belum berjalan menyusul penyesuaian pendapatan daerah dan belum optimalnya penyaluran dana dari pemerintah pusat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kemampuan keuangan daerah tetap mencukupi hingga akhir tahun anggaran.
Pemkab Bogor perlu mengatur prioritas belanja agar kewajiban pembayaran tidak terganggu ketika sejumlah sumber pendapatan belum terealisasi sesuai rencana.
Rudy menyampaikan arahan tersebut saat memimpin rapat penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026 di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Senin (26/10/2026).
Baca Juga: Buru 200 Emas di Porprov Jabar 2026, Bekasi Gelontorkan Bonus Fantastis per Emas
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penyesuaian pendapatan dari opsen pajak.
Di sisi lain, pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat juga belum sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Bogor harus lebih selektif dalam mengatur belanja, terutama untuk program yang belum mulai dilaksanakan.
Rudy meminta setiap OPD dan camat segera mendata kegiatan yang belum berjalan.
