Wakil Bupati Bogor Juga Bantah
Wakil Bupati Bogor Jaro Ade sebelumnya memberikan bantahan serupa. Ia mengatakan rapat yang dimaksud bukan membahas penerbitan sertifikat HGB Perumahan Summarecon.
Baca Juga: Jaro Ade Bantah Rapat Sekda Bogor Bahas HGB Summarecon
Menurut Jaro Ade, agenda pertemuan tersebut berkaitan dengan sengketa lahan antara warga dan PT BSS.
“Rapat tersebut bukan membahas penerbitan sertifikat HGB Perumahan Summarecon, tetapi sengketa lahan antara warga dengan PT BSS,” kata Jaro Ade kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Informasi mengenai rapat tersebut muncul setelah wartawan menanyakannya dalam konferensi pers KPK terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor dan sejumlah lokasi lainnya di wilayah Jabodetabek.
Jaro Ade mengatakan pemerintah daerah memang berada di posisi yang berhubungan dengan persoalan konflik kepemilikan lahan. Karena itu, ia tidak mempersoalkan munculnya informasi yang mengaitkan kegiatan Pemkab Bogor dengan perkara tersebut.
“Ga apa-apa ada kabar atau gosip tersebut, pemerintah daerah selalu berada di tengah-tengah saat ada konflik kepemilikan lahan, sehingga kalau ada kabar keberpihakan ke salah satu pihak, itu sudah biasa,” tuturnya.
KPK Belum Tutup Informasi soal Rapat
Di tengah bantahan dari jajaran Pemkab Bogor, KPK menyatakan informasi mengenai pertemuan tersebut tetap akan ditelusuri.
Respon (1)