Erni menyebut kebutuhan anggaran untuk gaji, tunjangan, serta jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian bagi guru PPPK penuh waktu mencapai sekitar Rp124,74 miliar dalam setahun.
“Kalau sudah tahun kedua, PPPK penuh waktu dibebankan ke APBD,” jelas Erni.
Sementara itu, 199 guru PPPK paruh waktu sepenuhnya masih digaji menggunakan APBD Kota Bogor. Besaran yang diterima masing-masing guru mencapai Rp3,25 juta per bulan.
Dengan jumlah tersebut, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran sekitar Rp646,75 juta setiap bulan khusus untuk gaji guru PPPK paruh waktu.
Rencana pengalihan kewenangan ke pemerintah pusat pun dinilai berpotensi memberi ruang lebih besar bagi APBD Kota Bogor, terutama dalam mengurangi beban belanja pegawai.
Namun, pelaksanaannya masih menunggu keputusan dan pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat.
