“Kami sedang berupaya kolaborasi dengan para pengusaha untuk mendapatkan hibah, agar bisa menekan nilai anggaran dari APBD untuk penghematan,” ujar Jaro Ade.
Ia menilai jalan khusus tambang menjadi solusi jangka panjang yang paling realistis di tengah padatnya lalu lintas kendaraan tambang di sejumlah ruas jalan umum, terutama kawasan Parungpanjang.
Menurut Jaro Ade, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terus mencari alternatif jalur selama pembangunan jalan berlangsung.
Namun hingga kini kendaraan bertonase besar masih menghadapi keterbatasan akses.
Ia menjelaskan, opsi jalur melalui Rumpin menuju Gunung Sindur belum bisa dilalui truk besar karena kapasitas jembatan hanya mampu menahan beban sekitar 8 ton.
“Sehingga sebelum punya jalan tambang, untuk tronton kemungkinan belum ada solusi,” katanya.
Sementara itu, kebijakan operasional kendaraan kecil masih menunggu keputusan lebih lanjut dari Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor.
Di akhir keterangannya, Jaro Ade meminta seluruh pihak menahan diri dan memberi ruang bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tambang secara bertahap.
Menurutnya, penyelesaian polemik tambang membutuhkan waktu dan dukungan semua pihak.
