Mengenai kemungkinan supervisi dari Mabes Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, Anggi menyebut koordinasi akan dilakukan apabila diperlukan.
Ia menegaskan gelar perkara sebelumnya telah melibatkan Polda Jawa Barat mengingat perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.





