“Jangan sampai angkot dalam kota sudah ditata, tapi yang dari luar masih bebas beroperasi. Itu bertolak belakang,” kata Dedie.
Komunikasi lintas pemerintah disebut masih berlangsung.
Pemkot Bogor, Dinas Perhubungan Kabupaten, dan Dinas Perhubungan Provinsi terus membahas solusi bersama.
Di sisi lain, keberadaan angkot kabupaten yang masuk ke Kota Bogor kerap dikeluhkan warga karena memperparah kepadatan lalu lintas.
Data Pemkot mencatat jumlah angkot lokal kini sekitar 2.500 unit, turun dari sebelumnya 3.800 unit.
Sementara angkot dari Kabupaten Bogor mencapai sekitar 6.000 unit.
Ketimpangan ini menjadi alasan kuat untuk menata ulang jalur operasional.
Salah satu skema yang disiapkan adalah pembatasan trayek atau rerouting.
Dalam rencana tersebut, angkot dari Leuwiliang hanya akan beroperasi sampai Bubulak.
Penumpang selanjutnya diarahkan menggunakan layanan Biskita Transpakuan untuk masuk ke pusat kota.
Skema serupa juga dirancang untuk angkot dari Cisarua, Cibedug, dan Cicurug.
Mereka cukup berhenti di Ciawi tanpa masuk hingga Pasar Bogor.
“Ke depan bisa disiapkan kantong angkot. Masuk kota pakai Biskita,” ujar Dedie.
Penataan ini masih menunggu sinkronisasi kebijakan antarwilayah.
Tanpa itu, moratorium berisiko hanya jadi wacana di atas kertas sementara jalanan tetap penuh oleh armada yang saling tumpang tindih.
