Kenaikan tersebut membuat biaya operasional harus dihitung lebih cermat. Di sisi lain, pelaku laundry juga tidak leluasa menaikkan tarif jasa karena harus mempertimbangkan kemampuan pelanggan.
Pemerintah pusat minta pelaku usaha buka data
Persoalan ini akhirnya sampai ke perhatian pemerintah pusat.
Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Dr. Alli, mengatakan pihaknya perlu mendapatkan data dari daerah sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
Ia meminta pelaku UMKM yang terdampak tidak hanya menyampaikan keluhan secara individual, tetapi membuat laporan secara bersama-sama.
Menurut dia, laporan tersebut akan menjadi dasar untuk melihat apakah kenaikan PAT memang telah memberikan tekanan signifikan terhadap keberlangsungan usaha.
Jika dampaknya terbukti besar, persoalan tersebut akan dibahas dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM.
“Silakan tulis surat saja ke kami permasalahannya,” kata Dr. Alli.
Kementerian Perindustrian mengambil sikap serupa untuk sektor industri. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Taufiek Bawazier meminta perusahaan terdampak mengirimkan data mengenai kenaikan beban yang mereka tanggung.
“Kita perlu datanya,” ujar Taufiek.
Data dari pelaku industri dinilai penting untuk mengukur seberapa jauh perubahan tarif air tanah memengaruhi biaya produksi.
